Perikatan Dalam kegiatan Ekonomi

Perikatan Dalam kegiatan Ekonomi

Perikatan Dalam kegiatan Ekonomi
Perikatan Dalam kegiatan Ekonomi

Kegiatan perekonomian banyak menggunakan ketentuan hukum perikatan yang timbul dari perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum yang banyak mengandung aspek ekonomis/ perbuatan yang dapat dinilai dengan harta kekayaan pada seseorang dan badan Hukum. Dasar hukum perikatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta Undang-Undang khusus yang timbul di perkembangan Ekonomi masyarakat. Kegiatan perekonomian timbul dalam perbuatan hukum jual-beli, sewa menyewa, asuransi, perbankan, pasar modal, surat-surat berharga, perjanjian dan lainnya yang menganut kepada asas kebebasan pasal 1320 Jo1338 KUHPER sebagai induk hukum perikatan.

Pendahuluan

            Hukum Bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat. Kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas untuk itu penggolongan hukum privat mengatur kepentingan individual seperti hukum dagang dan hukum perdata.

             Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III kitab Undang-Undang hukum perdata merupakan hukum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis/ perbuatan hukum yang dapat dinilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum.

              Dalam kegiatan Ekonomi terdapat upaya untuk mendapatkan keuntungan/ laba namun kegiatan perekonomian harus berdasarkan kepada aturan/norma yang tedapat dalam KUHPER dan KUHD.

Pembahasan

              Kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang disebut perikatan.

  1. Azas Kebebasan Berkontrak

Perikatan bersumber pada perjanjian dan UU (Pasal 1320 Jo 1338 KUHper). Pasal 1320 KUHper berisi tentang empat syarat sahnya suatu perjanjian meliputi :

  1. Kesepakatan para pihak

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus ada penyesuaian kehendak dengan persetujuan untuk melakukan perikatan. Dalam melaksanakan perjanjian tidak boleh didalamnya terdapat unsure-unsur penipuan, kekhilafan dan paksaan.

  1. Kecakapan para pihak

Para pihak yang melakukan perjanjian haruslah memenuhi syarat sebagai subjek hukum,

  1. Objek tertentu

Artinya para pihak dalam melaksanakan perjanjian.perikatan harus mempunyai tujuan sebagaimana yang telah di sepakati

  1. Sebab yang halal

Dalam melaksanan perjanjian atau perikatan tidak boleh melawan UU, kebiasaan dan ketertiban umum.

  1. Subjek Hukum Perikatan

        Kegiatan ekonomi secara umum dapat di artikan sebagai kegiatna usaha yang dijalankan oleh seseorang atau badan hukum untuk mendapatkan laba. Dalam hukum dikenal sebjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum.

        Dalam perkembagannya manusia tidak mampu melaksanakan kegiatan sendirian yang di kenal dalam hukum perikatan yaitu

  1. Perusahaan perseroan
  2. Perusahaan persekutuan (Pasal 1618 KUHper)
  3. Persekutuan Komanditer (Pasal 19 sampai 21 KUHD)
  4. Perseroan Firma (Pasal 16 sampai 18 KUHD)
  5. Perseroan Terbatas (UU No. 20 Tahun 2007 Tentang PT)
  6. Perbuatan Hukum Perikatan
  7. Jual-beli

Perjanjian Jual-beli sebagai perikatan antara penjual dengan pembeli dengan hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum berupa penyerahan barang dengan pembayaran harga barang.

  1. Sewa-Menyewa

Kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum antara sipenywa dan sipemilik barang.

  1. Asuransi

Asuransi menurut pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian antara penanggung denga tertanggung untuk mengalihkan resiko oleh kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan oleh peristiwa yang tidak dapat di pastikan dengan membayar premi tertentu.

  1. Perbankan

Kredit perbankan menurut UU nomor 7 tahun 1992 tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan kesepakatan pengembalian dan bunga yang telah di tentukan.

  1. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI)

Perlindungan atas hak cipta, merek, dan paten serta desain industry terhadap pembajakan serta perlindungan dalam lisensi kepada pemegang haknya berdasarkan perjanjian untuk mendapatkan nilai ekonomis.

  1. Perjanjian kerja

Peristiwa hukum dalam melaksanakan hubungan kerja antara pihak pekerja dengan pemberi kerja.

  1. Surat berharga

Berfungsi sebagai surat tuntutan pembawa hak dan mudah untuk diperjual belikan.

  1. Pasar Modal

Dalam aspek perikatan antara pembeli dan penjual untuk melaksanakan perjanjian dan kesepakatan modal atau capital dalam suatu perusahaan.

  1. Objek Hukum Perikatan

Benda dalam Pasal 499 KUHper adalah semua barang dan hak. Hak disebut juga bagian dari kekayaan. Benda mencangkup yang berwujud dan yang tidak berwujud.

  1. Wansprestasi dalam hukum perikatan

Penegakan hukum perikatan dilakukan apabila salah satu pihak dalam melakukan hubungan hukum melakukan ingkar janji. Perbuatan ingkar janji ada 4 bagian yaitu :

  1. Tidak melakukan perbuatan sebagaimana di perjanjian.
  2. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian
  3. Terlambat dalam melaksanakan perjanjian
  4. Melakukan perbuatan yang tidak di perbolehkan dalam perjanjian.

Akibat dari pelanggaran perjanjian

  1. Ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga
  2. Pembatalan perjanjian
  3. Peralihan resiko

Sumber : https://nisachoi.blog.uns.ac.id/seva-mobil-bekas/