Pengertian pemerintah

Pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni  karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta berkharismatik menjalankan roda pemerintahan.
Pemerintah dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuh syarat-syarat yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, universal sifatnya sistematik serta spesifik(khas).
Pemerintah adalah sebuah disiplin ilmu yang mandiri bahkan juga seni(seni memerintah) dan moral (moral pejabat ).
Pemerintahan adalah semua aktivitas,fungsi,tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara.
4. Pengertian Pemerintahan daerah
Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 Tahun 1999 diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut UU nomor 32  tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip negara kesatuan republik indonesia(NKRI).
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati , walikota dan perangkat daerah. Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
5. Undang-Undang Pemerintahan  Daerah
Sebagai pelaksana pasal 18 UUD 1945 dibidang ketatanegaraan pemerintah melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-undang pemda.
Oleh karena itu,sejak proklamasi kemerdekaan RI kita lihat beberapa kali pemerintah mebentuk undang-undang pemda .Perubahan-perubahan terlihat karena masing-masing undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat terjadinya. Beberapa undang-undang pemda yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 Tentang kedudukan Komite Nasional Daerah (KND)  yang merupakan langkah pertama menerapkan demokrasi didaerah. Undang-Undang ini terlalu singkat bunyinya karena hanya mengatur KND sebagai penjabaran dari KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat ) yang merupakan badan legislatif darurat. Selanjutnya didaerah KND berubah menjadi BPRD (Badan Perwakilan Rakyat Daerah).
b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pemda. Undang-Undang ini merupakan penghapusan perbedaan antara cara pemerintahan di jawa dan Madura (Uniformitas). Karena undang-undang ini diapit oleh keadaan darurat akibat agresi militer Belanda,akhirnya undang-undang ini tidak sempat dijalankan secara sempurna.
c. Undang-undang Nompe 44 Tahun 1950 tentang NIT(Negara Indonesia Timur) ini hanya bersifat separitis. Hal ini akibat berlakunya konstitusi RIS(Republik Indonesia Serikat).untunglah undang-undang ini tidak sempat dilaksanakan karena disusul dengan pembentukan negara kesatuan republik indonesia (NKRI)kembali yang berakibat terhadap pembubaran NIT

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun

1957 tentang pokok-pokok pemda.undang-undang ini sebagai usaha untuk uniformitas menyatukan undang-undang tentang pokok-pokok otonomi daerah bagi seluruh Indonesia yang akiat keadaan sebelumnya menjadi beraneka warna,pada undang-undang ditemukan istilah daerah swantra.
e. Undang-undang Nomor 18 Tahun1965 tentang poko-poko pemda. Undang-undang ini dibuat sebelum meletusnya pemberontakan PKI. Dalam undang-undang ini kental bermuatan PKI karena pada setiap keberadaan kepemimpinan DPRD untuk terwujudnya demokrasi terpemimpin harus mencerminkan unsur nasakom. Jadi, walaupun hanya satu orang PKI yang ada di suatu daerah akan tetapterjamin menduduki piminan DPRD.