Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan Keuangan Daerah

Penatausahaan Keuangan Daerah

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.5.  Akuntansi Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang mendukung efisiensi penggunaan keuangan negara dapat dilihat dari sisi pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintahan yang bersifat lokal. Sebelum otonomi daerah dilaksanakan, fungsi pemerintahan yang bersifat lokal (seperti pembangunan prasarana yang manfaatnya hanya bersifat lokal) sering dikelola oleh instansi Pusat. Hal ini sering memberikan dampak biaya yang relatif lebih besar daripada apabila fungsi tersebut dilaksanakan oleh Pemda.

Konsep good governance di bidang dana perimbangan sebagaimana diatur melalui PP Nomor 104 Tahun 2000 paling tidak dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusannya. Perumusan alokasi dana perimbangan telah melibatkan pihak universitas/pakar, kemudian sebelum ditetapkan dengan Keppres, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPOD yang mayoritas anggotanya berasal dari Pemda. Kemudian selanjutnya produk dari keputusan tersebut dapat diketahui semua lapisan masyarakat.

Implementasi prinsip-prinsip good governance pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan kebijakan desentralisasi fiskal telah diatur dalam PP 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai derivasi atau penjelasan lebih lajut dari UU 25/1999. PP tersebut telah mengatur secara tegas mengenai pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

  • Pengaturan : Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan mengenai sistem dan prosedurnya (penatausahaan) diatur dengan peraturan kepala daerah;
  • Perencanaan : Penganggaran berdasarkan pendekatan kinerja. Ke depan penganggaran harus diarahkan pada unified budget, sehingga tidak akan ada lagi dikhotomi antara anggaran rutin dan pembangunan yang selama ini sering tumpang tindih.

 

https://vds.co.id/guns-x-zombies-apk/