Kemendikbud Luncurkan Buku Berisi Solusi Dasar Permasalahan Guru – Dalam upaya menaruh pemahaman mendasar tentang hak & kewajiban pengajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen Pengajar dan Tenaga Kependidikan beberapa ketika lalu meluncurkan kitab berjudul Tanya Jawab Seputar Pembinaan Guru.

 

Buku tanya jawab tadi meliputi pembahasan mengenai pertarungan beban kerja guru, tunjangan profesi guru, pengembangan karir guru pegawai negeri sipil (PNS), juga penyetaraan jabatan & pangkat bagi pengajar bukan PNS.

Dalam rilis yg diterima, dinformasikan peluncuran dilakukan secara simbolis oleh Direktur Pembinaan Pengajar Pendidikan Dasar Anas M. Adam dalam kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan Mutu Pengajar di kabupaten Gayo Lues & Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam akhir Juli 2018.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang memasuki masa purna tugas PNS per 1 September 2018 tadi memberikan cetakan perdana Buku Tanya Jawab Seputar Pembinaan Pengajar kepada lebih berdasarkan 400 orang pengajar pendidikan dasar yg hadir pada dua aktivitas di bumi Serambi Mekah tersebut.

“Kami berharap kitab ini bisa menaruh manfaat & kabar bagi pemerintah wilayah, pemerintah sentra, masyarakat, serta pihak lainnya yang berkepentingan dalam penggunaan data guru jenjang pendidikan dasar,” tulis Anas pada pengantar kitab setebal 108 laman tersebut.

Salah satu pokok bahasan yg terdapat pada buku itu adalah penyelesaian konflik tunjangan. Di antaranya mengenai proses penyelesaian angka rekening penerima tunjangan yg sudah tidak aktif/pasif.

Selain itu, masih ada juga solusi jika seorang guru mendapati berita rombongan belajarnya (rombel) terkunci karena data mata pelajaran telah terpakai oleh pengajar lain yang sudah memiliki Surat Keterangan Tunjangan Profesi (SKTP).

Buku tadi jua membahas kriteria pengajar penerima tunjangan khusus. Disebutkan bahwa tidak seluruh pengajar yg memenuhi persyaratan dapat menerima tunjangan khusus lantaran pembayarannya tergantung pada kuota yg tersedia yg ditetapkan sang pemerintah.

Satu hal fundamental yg diluruskan pada buku tadi merupakan penggunaan kata “tunjangan profesi” menjadi istilah yang sempurna buat pembayaran bantuan oleh pemerintah pusat kepada pengajar yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Selama ini, poly pengajar dan tenaga kependidikan yang cenderung memakai kata “tunjangan sertifikasi,” mengingat pembayaran tunjangan tadi dilakukan selesainya seorang guru menjalani tunjangan profesi atau proses pemberian sertifikat pendidik.

Sumber: sekolahan.co.id