CORPORATE LIQUIDATION AND REORGANIZATION

CORPORATE LIQUIDATION AND REORGANIZATION

CORPORATE LIQUIDATION AND REORGANIZATION
CORPORATE LIQUIDATION AND REORGANIZATION

Prosedur kebangkrutan (bankruptcy), yang merupakan penentu yang penting dalam perkembangan pasar modal, berusaha menyeimbangkan hak-hak kreditor dan debitor. Kebangkrutan adalah proses hukum di mana hutang dari perusahan dan individu yang distressed secara finansial are resolved (White, 2016). Debtor mungkin membayar beberapa hutang mereka dalam kebangkrutan, akan tetapi mereka terlepas dari kewajiban hokum untuk membayar hutang yang tersisa.

Rodano, Serrano-Vellarde, dan Tarantino outlined (2016) dua prosedur kebangkrutan yang utama: reorganisasi dan corporate liquidation. Kedua prosedur tersebut perlu memastikan bahwa bisnis yang viable dapat terus berlanjut, sambil mempertahankan insentif pembayaran pinjaman. Liquidation utamanya ditujukan untuk menghentikan perusahaan yang tidak efektif, sedangkan reorganisasi bertujuan untuk mengangkat tekanan finansial dari perusahaan yang efisien dan mendukung revival mereka.

Likuidasi adalah cara paling tradisional untuk menangani utang perusahaan. Proses likuidasi terutama melibatkan penjualan aset atau bisnis perusahaan, sehingga mengakibatkan berakhirnya tenure bisnis perusahaan (Nigam & Boughanmi, 2017). Likuidasi dapat terpicu voluntarily oleh debitur atau involuntarily oleh kreditur atau pengadilan. Meskipun fitur dasar dari semua proses likuidasi serupa di sebagian besar negara, implementasinya dapat bervariasi berdasarkan pada faktor kelembagaan, asal hukum, dan apakah undang-undang dalam suatu Negara memiliki orientasi debitur atau kreditur.

Di sisi lain, debitur yang merasa bahwa perusahaan yang bangkrut memiliki kesempatan yang cukup besar untuk bangkit kembali kemudian melakukan prosedur yang disebut reorganisasi (Nigam & Boughanmi, 2017). Prosedur ini melayani tujuan ganda. Pertama, reorganisasi secara temporer membebaskan debitur dari kreditor. Kedua, reorganisasi memberikan tambahan kepada debitur untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghidupkan kembali perusahaan yang sakit. Reorganisasi dapat dilaksanakan dengan nama dan gaya yang berbeda, namun prinsip pendefinisian yang mendasari tetap sama: membuat perusahaan tetap bertahan hidup. Namun dalam prakteknya, proses reorganisasi tidak memiliki pendekatan universal seperti likuidasi. Strategi implementasi reorganisasi dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Amerika Serikat dan banyak negara lain memiliki prosedur kebangkrutan terpisah untuk likuidasi versus reorganisasi perusahaan dalam kasus kesulitan keuangan. Di Amerika Serikat, Bab 7 adalah untuk likuidasi kebangkrutan dan Bab 11 adalah untuk reorganisasi kebangkrutan. Prosedur likuidasi kebangkrutan untuk suatu perusahaan pada umumnya serupa di seluruh negara. Operasi perusahaan biasanya ditutup (atau malah tutup saat likuidasi terjadi), seorang pejabat pengadilan kebangkrutan menjual aset perusahaan sedikit demi sedikit, dan hasilnya dibagi di antara kreditur sesuai dengan APR (White, 2016). Bentuk perusahaan dari APR mensyaratkan agar biaya kebangkrutan dibayar terlebih dahulu, kemudian biaya prioritas seperti pajak yang belum dibayar dan kewajiban upah, dan kemudian klaim kreditur tanpa jaminan (unsecured).

Selama prosedur reorganisasi, the automatic tetap berlaku dan menyediakan korporasi dengan bantuan utang sementara. Untuk melakukan reorganisasi dengan sukses, perusahaan harus mengadopsi rencana reorganisasi dan manajer memiliki hak eksklusif untuk jangka waktu terbatas untuk mengusulkan rencana tersebut. Para kreditur tanpa jaminan biasanya menerima pembayaran tunai selama beberapa tahun serta ekuitas dalam perusahaan yang direorganisasi, dan para pemegang saham juga menerima sejumlah ekuitas dalam perusahaan yang direorganisasi (White, 2016).

Prosedur reorganisasi di berbagai negara terkadang sangat berbeda. Secara umum, negara-negara selain Amerika Serikat tidak memberi manajer perusahaan yang bangkrut hak untuk tetap memegang kendali atau untuk membuat keputusan reorganisasi versus keputusan likuidasi awal. Sebaliknya, seorang trustee ditunjuk pada saat pengajuan untuk menggantikan atau mengawasi manajer dan memutuskan apakah akan melakukan reorgansiasi atau melikuidasi perusahaan.

Mengenai sistem akuntansinya, Clikeman (2018) menyatakan bahwa likuidasi dianggap akan segera terjadi ketika manajemen berencana untuk melikuidasi entitas atau pihak luar merencanakan untuk memaksakan likuidasi (misalnya, melalui kebangkrutan involuntary), dan kemungkinannya jauh bahwa entitas akan kembali dari likuidasi. Ketika likuidasi sudah dekat, entitas tersebut harus menyiapkan laporan keuangannya dengan menggunakan basis likuidasi akuntansi. Perbedaan utama dari akuntansi going concern adalah bahwa entitas melaporkan asetnya pada jumlah hasil kas yang diharapkan dari likuidasi, bukan pada biaya historis. Penilaian auditor tentang apakah ada keraguan substansial tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan sebagai suatu going concern seharusnya dimulai ketika melakukan prosedur penilaian risiko. Li (2013) menjelaskan bahwa penentu utama dari efek total welfare yang penting dalam prosedur likudasi dari pilihan sistem akuntansi adalah nilai likuidasi. Preferensi untuk sistem akuntansi yang lebih konservatif meningkat seiring dengan nilai likuidasi proyek. Alasannya adalah ketika nilai likuidasi meningkat, manfaat dari melikuidasi proyek yang buruk menjadi lebih menarik dan kerugian dari melikuidasi proyek yang baik secara tidak efisien memiliki dampak yang lebih rendah pada kesejahteraan sosial. Akuntansi lebih konservatif lebih disukai karena mengurangi biaya renegosiasi yang diharapkan untuk melakukan likuidasi secara efisien dari proyek yang buruk.

Dalam reorganisasi, reorganisasi dapat merupakan bagian dari inisiatif perusahaan atau lokal. Ketika diketahui, dampak bisnis dan analisis biaya manfaat harus disiapkan untuk mendaftar (list) dan mengukur kegiatan restrukturisasi yang mungkin sebagai bagian dari perencanaan keuangan dan/atau proses forecasting. Rencana keluar harus dikembangkan dan disetujui oleh unit bisnis. Menurut Hightower (2008), ketika disetujui, Corporate Accounting menetapkan cadangan restrukturisasi dan reorganisasi dalam catatan Corporate Accounting. Unit bisnis mengumpulkan biaya restrukturisasi dan reorganisasi yang berlaku dalam akun biaya yang ditetapkan. Corporate Accounting meninjau akun biaya bulanan dan mengklasifikasikan ulang biaya yang sesuai sebagai offset ke akun reserve. Corporate Accounting juga bertanggung jawab untuk merekonsiliasi cadangan secara bulanan dan untuk mendapatkan dan maintaining dokumentasi untuk semua biaya that hit the reserve. Pada saat selesainya reorganisasi dan restrukturisasi, reserve tersebut ditutup.

Salah satu contoh perusahaan yang mengalami likuidasi di Indonesia adalah PT Pertamina Trading Limited (Petral). Petral semula dibentuk oleh Pertamina sebagai anak perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor-impor migas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dalam perjalanannya rupanya terdapat isu mafia migas di tubuh Petral sehingga Pertamina merasa fungsi tersebut dikembalikan ke dalam tubuh Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC). Pembubaran dan likuidasi terjadi pada akhir kuartal pertama tahun 2015 dan laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 telah membukukan net assets atas Petral. Ini berarti Petral sudah resmi dibubarkan sejak pengumuman resmi yang dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina dan secara keuangan juga telah dibekukan dengan diakui sebagai net assets. Dari likuidasi tersebut Pertamina memiliki efek yang baik dari sisi keuangan yang terkait dengan arus kas perusahaan setelah Petral dibubarkan dan dilikuidasi (Iqbal & Basuki, 2017). Hasil tersebut juga ditunjang dari informasi-informasi mengenai perbaikan sistem pengadaan di ISC sehingga efektifitas dan efisiensi pengadaan dapat tercapai.

Sumber : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JPAUD/comment/view/516/1602/66105